Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Pihaknya hanya minta agar semua pihak menahan diri dan jangan mengorbankan pendidikan anak-anak dan hak para guru.
Sebagai insan penduli pendidikan, khususnya pendidikan swasta di NTT, Winston minta agar semua pihak di Kabupaten SBD membedakan/memisahkan secara tegas urusan pendidikan dengan proses hukum yang sedang terjadi di Yatutim.
“Kami juga berharap, bias dari proses politik Pileg ataupun Pilkada itu tidak merusak penyelenggaraan pendidikan kita,” pintanya.
Menurutnya, kondisi pendidikan di NTT sudah tertinggal dan terpuruk, jangan dihancurkan lagi dengan bias politik atau bias hukum lainnya.
Selaku ketua BMPS NTT yang menaungi Yatutim, ia mengingatkan bahwa selama belum ada Keputusan hukum berkekuatan hukum tetap terkait kasus dana BOS Yatutim, jangan ada pihak tertentu membuat sekolah-sekolah swasta lumpuh dan tak bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik.
“Karena Dana Bos juga berhubungan dengan pembiayaan sekolah, dengan gaji guru, operasional-operasional sekolah yang lain,” ujarnya.
