Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
“Korban tidak boleh dikriminalisasi. Mereka harus dilindungi dan dipulihkan,” tegasnya.
Soroti Lemahnya Pengawasan
Lebih jauh, Winston menilai kasus ini membuka fakta adanya kelemahan serius dalam pengawasan tempat hiburan malam, mekanisme perekrutan pekerja lintas daerah, serta perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. Ia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan yang ada.
Sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston memastikan lembaganya tidak akan tinggal diam. DPRD, kata dia, akan meminta klarifikasi resmi dari OPD terkait serta mendorong koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, PPA, Disnaker, dan Kepolisian.
“Saya akan mengawal agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tanpa kompromi. NTT tidak boleh menjadi wilayah yang aman bagi pelaku perdagangan orang,” tegasnya.
Winston menutup pernyataannya dengan pesan keras: perempuan bukan komoditas dan tubuh manusia bukan barang dagangan. Menurutnya, kegagalan negara melindungi kelompok paling rentan adalah kegagalan negara menjaga nilai kemanusiaan. (*)
