Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Winston yang juga Ketua DPD GAMKI NTT itu meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh rantai perekrutan, perantara, hingga pengelola usaha hiburan malam yang diduga terlibat.
Winston juga menekankan pentingnya transparansi penyidikan agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak berkembang spekulasi liar. Menurutnya, praktik seperti jeratan utang, manipulasi kontrak kerja, pembatasan kebebasan, hingga eksploitasi ekonomi atau seksual tidak bisa ditoleransi.
“Jika itu terjadi, maka jelas itu bukan relasi kerja biasa. Itu adalah eksploitasi yang memenuhi unsur TPPO,” ujarnya.
Korban Harus Dilindungi
Dalam pernyataannya, Winston menolak keras upaya yang memposisikan perempuan pekerja pub sebagai pelaku pelanggaran moral. Ia menegaskan, perempuan dalam situasi rentan harus ditempatkan sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan negara.
Winston meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT serta UPTD PPA untuk turun langsung memastikan korban memperoleh pendampingan hukum, layanan psikososial, perlindungan dari intimidasi, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi.
