Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Christian Widodo juga menekankan pentingnya penguatan Satgas Penanganan PMI Ilegal lintas sektor, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri.
“Penguatan ini perlu, mencakup kewenangan akses ke fasilitas strategis, seperti pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk dan keluar daerah, serta dukungan anggaran operasional yang memadai untuk pencegahan dan penindakan,” urai dia.
Selain itu, Christian Widodo menyoroti urgensi pembentukan komunitas purna pekerja migran, sebagai ruang berbagi informasi dan pendampingan.
“Komunitas ini penting, untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan pascakepulangan, akses pelatihan, hingga pendampingan psikologis guna mendukung proses reintegrasi sosial dengan keluarga dan lingkungan asal,” tambah Christian Widodo.
Sementara itu, Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan visi, persepsi, dan langkah strategis dalam mengoptimalkan kualitas serta kuantitas penempatan dan pemanfaatan PMI asal NTT.
Mukhtarudin memaparkan delapan strategi kebijakan nasional P2MI, mulai dari peningkatan kapasitas calon PMI melalui Migrant Center dan SMK Go Global, penguatan Desa Migran EMAS, penyediaan KUR Penempatan dan Pemberdayaan, hingga penerapan akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
