Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
“Kami tidak memandang pengawasan sebagai ancaman. Justru BPKP adalah mitra strategis yang membantu kami memperbaiki sistem, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Serena.
Menurut Serena, reformasi birokrasi harus tercermin dalam pelayanan yang cepat, transparan, efektif, dan menjawab kebutuhan warga.
“Kami berharap evaluasi ini objektif sehingga meningkatkan kehati-hatian, integritas, dan kebijaksanaan kami dalam mengelola anggaran daerah, khususnya pengadaan barang dan jasa,” ujar Serena.
Serena juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah bersikap kooperatif dan menyediakan data yang dibutuhkan tim evaluator.
Selain evaluasi SPIP, BPKP juga akan melakukan audit tata kelola PBJ TA 2026 selama 36 hari. Audit dilakukan dengan metode uji petik pada proyek strategis, terutama di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, tanpa menutup kemungkinan di perangkat daerah lain.
Mengakhiri arahannya, Serena berharap sinergi Pemkot Kupang dan BPKP Perwakilan NTT terus diperkuat sebagai komitmen bersama membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas penyimpangan. (*/win)
