Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
“Ketika informasi ini beredar, banyak yang merasa terpukul dan tidak siap jika harus kehilangan pekerjaan. Setelah mendengar penjelasan langsung dari Wakil Gubernur, kami akan membantu memberikan pemahaman kepada orang muda, khususnya OMK yang juga mengabdi sebagai PPPK di wilayah kami,” ujarnya. (iir)
Hal senada juga disampaikan Pastor Yudel Neno yang menilai bahwa apabila ribuan PPPK harus dirumahkan, maka pelayanan publik di NTT berpotensi terganggu, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jika sekitar 9.000 PPPK di NTT terdampak, maka pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa terganggu. Banyak masyarakat yang juga akan kehilangan pekerjaan. Karena itu kami berharap pemerintah provinsi dapat mencari solusi terbaik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar NTT dapat memperoleh kebijakan khusus,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri Oekolo, Kabupaten Timor Tengah Utara, Maximus Abainpah, menyampaikan bahwa di sekolah yang dipimpinnya sebagian besar tenaga pengajar merupakan PPPK.
