Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Menurut Johni , Pemerintah Provinsi NTT saat ini sedang melakukan berbagai langkah komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.
“Sementara ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se-NTT akan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan kementerian terkait. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya bersama Pak Gubernur tentu tidak menginginkan ada satu pun PPPK yang dirumahkan,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa semua pihak perlu memahami kondisi dan regulasi yang berlaku.
“Di sisi lain kita juga harus siap secara mental, apabila hasil negosiasi nanti tidak dapat mengakomodasi semua pihak,” ungkap Johni Asadoma.
Karena itu, tambah Johni Asadoma, rapat ini penting untuk mendengar langsung masukan dari PPPK, sebagai bahan pertimbangan bagi kami sebelum membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai masukan juga disampaikan oleh peserta rapat. Rm. Yoris Giri dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua menyampaikan bahwa informasi terkait kebijakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK.
