Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Sumba Barat menekankan komitmennya, untuk mengawal penerapan Putusan MK 135 melalui pengawasan yang profesional, pencegahan pelanggaran, serta penguatan edukasi publik, khususnya di tingkat lokal dan komunitas.
Sementara itu, Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda, dalam menjaga kualitas demokrasi.
Sahat Sinurat menegaskan, bahwa Putusan MK 135 tidak boleh dipahami semata sebagai norma hukum, tetapi sebagai langkah konstitusional untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketua DPD GAMKI NTT, Winston Rondo menambahkan bahwa daerah-daerah seperti NTT, termasuk Kabupaten Sumba Barat, membutuhkan pendekatan kontekstual dalam implementasi kebijakan pemilu.
Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu, organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta pendidikan politik masyarakat.
Diskusi ini juga membuka ruang pertukaran pandangan mengenai tantangan pemilu ke depan, potensi sengketa kepemiluan, serta strategi membangun demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan di tingkat lokal.
