Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT itu menilai penanganan kelangkaan tidak boleh terus berupa tindakan sementara yang hanya meredakan keluhan.
“Kalau setelah rapat, kunjungan, atau tambahan pengiriman sesaat masyarakat kembali mengantre, berarti sumber masalahnya belum diselesaikan. Ini penanganan tambal sulam: meredakan antrean sesaat, tetapi membiarkan sumber masalah tetap bekerja. Rakyat tidak boleh terus menjalani siklus langka, mengantre, mendapat penjelasan, kemudian mengulang kesulitan yang sama,” ujarnya.
Menurut Winston, Pertamina harus membuka data kebutuhan, alokasi, permintaan SPBU, persetujuan, dan realisasi pengiriman. Seluruh data tersebut perlu dicocokkan untuk mengetahui lokasi hambatan dan pihak yang bertanggung jawab memperbaikinya.
“Pertamina harus menjawab dengan data. Berapa yang diminta SPBU, berapa yang disetujui, berapa yang dikirim, dan apa alasan jika terjadi pengurangan? Jangan cukup mengatakan stok aman, sementara masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
