Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Ia mendukung penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, tetapi meminta aparat membedakan pengecer pencari nafkah dengan pelaku penyimpangan terorganisasi.
“Periksa asal barang, pola pembelian, jalur pasokan, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Kalau ada dugaan mafia, telusuri sampai kepada pengendalinya, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum Pertamina. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jeriken orang kecil,” katanya.
Winston mendukung pengawasan melalui Komisi IV DPRD NTT sesuai bidang tugasnya. Ia berharap pengawasan menghasilkan pemulihan pelayanan yang dapat dipantau masyarakat: pengiriman teratur, cadangan sesuai risiko wilayah kepulauan, dan penanganan cepat ketika SPBU mulai kosong.
“Ukuran keberhasilan Pertamina adalah rakyat bisa memperoleh BBM secara wajar dan terjangkau, termasuk setelah sorotan media mereda. Pulihkan pasokan, buka data, dan pertanggungjawabkan pelayanan. Jangan rakyat terus membayar biaya kelangkaan sekaligus menanggung seluruh tuduhannya,” pungkas Winston. (*)
