Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
“Kita tidak mau seperti itu, kita bersuara untuk rakyat,” tegas Ana Kolin.
Pihaknya berkeinginan, supaya orang tua pelajar itu sendiri yang mengelola, tapi terbentur pada nomenklaturnya tidak seperti itu.
“Sudah disyaratkan bahwa harus ada vendor, yayasan dan lainnya, berarti kalau ingin mengubah, harus di pusat,” kata Ana Kolin.
Sedangkan anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat menjelaskan, MBG ini program nasional, yang didukung oleh siapapun.
“Satu tingkat, dua tingkat di bawah nasional itu secara otomatis, bahwa dalam pelaksanaannya ada kekurangan, ada hal yang tidak disukai, atau unsur sengaja, itu karena memang keadaan, bisa macam-macam,” aku dia.
Tentu dari semua peristiwa ini, jelas Yohanes Rumat, karena ini barang baru.
“Maka kita di DPR secara kelembagaan, memanggil para pihak. Secara teknis kami di DPR harus paham dan tahu, sehingga nanti begitu turun ke lapangan, sudah memahami,” tambahnya.
Menurut dia, peristiwa yang ada di NTT beberapa sekolah sifatnya kasuistik, sehingga harus dipahami dulu.
