Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Alfonsius menjelaskan, penilaian birokrasi kini tidak lagi berbasis persepsi, melainkan pada data, bukti kerja, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD NTT, Yulius Ully, mengatakan, penandatanganan PK dan Pakta Integritas merupakan bentuk komitmen menjaga martabat profesi ASN sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kerja itu memartabatkan diri sendiri dan keluarga. Melalui pakta integritas ini, kita dituntut menunjukkan komitmen, konsistensi, dan kejujuran,” ujarnya.
Menurut politisi NasDem tersebut, setiap target kinerja harus diukur dengan prinsip efektivitas, efisiensi, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
“Kinerja harus memiliki ukuran yang jelas. Apa yang ditandatangani hari ini harus dipertanggungjawabkan karena kejujuran dan transparansi tidak bisa disembunyikan,” tegasnya.
Yulius juga menekankan bahwa disiplin menjadi fondasi utama keberhasilan organisasi. “Orang sukses adalah orang yang disiplin. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan karena keterpaksaan, tetapi sebagai panggilan nurani bahwa kerja adalah doa yang diwujudkan secara nyata dan terukur,” tegasnya.
