Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni menyampaikan, bahwa dalam diskusi tersebut dibahas berbagai upaya, untuk meningkatkan kepatuhan warga DKI Jakarta, dalam membayar pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah dengan pemberian insentif.
“Tadi sudah dibahas bahwa DKI Jakarta, akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, tetapi juga tidak memberikan insentif kepada yang melanggar. Jadi ini untuk prinsip keadilan,” ujarnya.
Agus Fatoni juga menambahkan, penghapusan pajak progresif sedang dipertimbangkan, guna meningkatkan ketertiban administrasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, yang terdaftar di Samsat adalah benar-benar pemilik kendaraan.
“Saya menghimbau, agar masyarakat yang membeli kendaraan untuk segera membaliknamakan kendaraan, karena saat ini Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBN2), telah dihapus di beberapa daerah,” imbau Agus Fatoni.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan dukungan penuh Polri, terhadap langkah-langkah yang diambil, karena bagi Korlantas Polri, kebijakan terkait Samsat tak hanya tentang pendapatan pajak tetap, juga forensik kepolisian yang memerlukan data kendaraan yang akurat.
