Fiskal Solusi Konkret Selamatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

“KemenPANRB memiliki tanggung jawab moral yang kuat dalam memastikan keberlanjutan status mereka,” ujar perwakilan KemenPANRB.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan fiskal dan koordinasi lintas kementerian.

Dengan demikian, penyelesaian PPPK sangat bergantung pada orkestrasi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Jangan Bebani Daerah Sendirian
Sekretaris DPRD NTT, Alfonsius Watu Raka, SE, MM, menegaskan pentingnya solusi segera.

“Tanpa kepastian, daerah akan kesulitan menyusun perencanaan pembangunan. Ini tidak bisa dibebankan kepada daerah semata,” tegasnya.

Ketua Tim Banggar DPRD NTT, Yunus H. Takandewa, menegaskan bahwa KemenPANRB, perlu mengambil peran lebih kuat dalam mendorong solusi lintas kementerian.

“KemenPANRB mesti mengambil posisi terdepan dalam mengamankan status PPPK sebagai garda terdepan dalam penataan birokrasi dan terpenuhinya pelayanan publik bersama lintas kementerian lainnya,” tegas Yunus.

Yunus juga menekankan pentingnya percepatan keputusan, sebelum masuk siklus pembahasan anggaran.