Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp BarometerNTT.Com
+Gabung
“Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, sebagai ujung tombak pelayanan publik,” jelas Alfons.
Dalam arahannya, Bupati Kupang, Yosef Lede menegaskan, bahwa kondisi fiskal saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif.
‘Kebijakan pembatasan transfer keuangan dari pemerintah pusat, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara realistis dan kolektif,” papar Yos Lede.
Menurutnya, dengan dibatasinya transfer keuangan ke daerah, seluruh kepala daerah diminta memaksimalkan seluruh potensi yang ada, untuk membiayai program-program yang telah direncanakan agar tetap dapat berjalan dengan baik.
“Belanja pegawai Kabupaten Kupang mencapai sekitar Rp751 miliar, sementara dana transfer dari pusat hanya berada di kisaran Rp600 miliar,” ujar dia.
Dijelaskan Yos Lede, kondisi ini menciptakan selisih pembiayaan, yang harus ditutup oleh kemampuan fiskal daerah.
“Selain itu, APBD Kabupaten Kupang saat ini berada pada kisaran Rp157 miliar, ditambah beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar Rp224 miliar, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kini dibebankan kepada pemerintah daerah,” kata dia.
