Advokasi Buruh Migran di NTT, Aliansi Masyarakat Sipil Audiens dengan Gubernur NTT

Empat, menuntut komitmen serius pemda NTT dalam menjamin pencegahan perpindahan status migrasi dari prosedural menjadi prosedural karena melewati batas visa atau izin kerja

Lima, meminta pertanggungjawaban deklarasi Gubernur NTT yang menyatakan bahwa Pemprov NTT telah membentuk gugus tugas pencegahan TPPO hingga ke tingkat desa.

Enam, menuntut komitmen serius Gubernur NTT dalam menangani P3MI ilegal di NTT dengan melakukan audit berkala

Dan tujuh, Gubernur dan Pemda harus membuka ruang partisipasi publik, berbasis HAM dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan buruh migran NTT

Serta kedelapan, menuntut pertanggung jawaban gubernur dan pemda NTT untuk reintegrasi sosial menyeluruh berupa perlindungan hak, hukum, dan psikososial (*)