Wali Kota Christian: Program Musrenbang Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Menurutnya, program tetap berada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun setiap kelurahan diberikan ruang untuk menentukan jenis program prioritas hingga mencapai nilai pagu yang telah ditetapkan.

“Dengan skema ini, setiap kelurahan memiliki kepastian alokasi program. Usulan masyarakat tidak lagi sekadar daftar aspirasi, tetapi menjadi dasar penyusunan program yang terukur dan dapat direalisasikan,” jelasnya.

Christian Widodo menilai, kebijakan tersebut menjadi solusi atas persoalan klasik perencanaan pembangunan, di mana sejumlah usulan masyarakat kerap tidak terakomodir, atau tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Melalui pagu indikatif, perencanaan menjadi lebih pasti, terarah, dan berbasis kebutuhan warga,” kata Christian Widodo.

Lebih lanjut, Christian Widodo menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan penguatan pola perencanaan bottom-up, di mana kebijakan pembangunan disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh OPD harus menyelaraskan penyusunan program tahun 2027, dengan hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan,” tegasnya lagi.